PENGUMUMAN PENGAMBILAN KARTU PESERTA UJIAN CPNS KAB. SERUYAN TAHUN 2018

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENGADAAAN CPNS KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2018

Untuk dokumen lengkap dapat mengklik link berikut Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pendaftaran CPNS Kabuaten Seruyan Tahun 2018, Khusus Pelamar TMS

PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAAN CPNS KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2018

Untuk dokumen lengkap dapat mengklik link berikut Pengumuman Seleksi CPNS Kab. Seruyan Tahun 2018

PROSES DAN ALUR SELEKSI CPNS TAHUN 2018

Petunjuk Pendaftaran Seleksi CPNS Tahun 2018 dapat didownload disini

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BKPSDM KAB. SERUYAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

• SOP PERENCANAAN PENYUSUNAN RKA - PERUBAHAN
• SOP PENYUSUNAN RENJA
• SOP PENYUSUNAN RENSTRA
• SOP PENYUSUNAN LAKIP
• SOP PERENCANAAN LPPD
• SOP PENETAPAN KINERJA
• SOP PENYIAPAN SPP
• SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
• SOP LAPORAN PENGELUARAN DAN ATAU PENDAPATAN KEUANGAN
• SOP BUKU KAS UMUM, BUKU PAJAK PPNPPh, BUKTI PENGELUARAN YANG SAH

SUB BAGIAN UMUM

• SOP DISPOSISI SURAT MASUK
• SOP PENYUSUNAN DUK

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI

SUB BIDANG PEMBINAAN DAN DISIPLIN

• SOP CUTI TAHUNAN
• SOP CUTI SAKIT
• SOP CUTI ALASAN PENTING
• SOP CUTI BERSALIN
• SOP CUTI BESAR
• SOP CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
• SOP PERCERAIAN PNS

SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

• SOP DIKLAT PRAJABATAN
• SOP DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
• SOP DIKLAT PIM

SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI

• SOP PEMINJAMAN ARSIP
• SOP PERMINTAAN DATA
• SOP PERBAIKAN KONVERSI NIP

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

SUB BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN

• SOP KENAIKAN PANGKAT
• SOP MUTASI INTERN
• SOP MUTASI KELUAR
• SOP MASUK

SUB BIDANG PENGADAAN DAN STATUS

• SOP PELAYANAN PENSIUN

Informasi resmi disadur dari situs KEMENPAN & RB / www.menpan.go.id

Pemerintah Segera Terbitkan PP ASN, Revisi UU No.5/2014 Tentatif Dilakukan

(Menteri PANRB RI Asman Abnur saat saat melakukan Rapat Kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Komisi II DPR RI, Kamis (02/02), foto: byu/adt)

JAKARTA – Dalam waktu dekat, Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur kebijakan manajemen ASN. PP yang akan diterbitkan tersebut merupakan materi untuk menjalankan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat melakukan Rapat Kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Komisi II DPR RI, Kamis (02/02).

Untuk itu disepakati  bersama Komisi II DPR RI bahwa pelaksanaan revisi UU ASN akan menunggu hingga terbitnya PP tersebut, karena akan dilakukan kajian lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Apabila PP tersebut kompatibel dalam implementasi kebijakan manajemen ASN , maka revisi UU ASN tentatif dilakukan.

Menteri Asman menjelaskan bahwa seluruh PP tersebut telah sampai pada tahap finalisasi dan seluruh Kementerian yang terkait dalam PP sudah menandatangani, “Saat ini kami tinggal menunggu pengesahan ataupun tanda tangan dari Presiden RI,“ujar MenPANRB.

Ia menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan menerbitkan 11 PP yang berisi aturan kebijakan terkait Aparatur Sipil Negara. Dalam PP tersebut terdapat materi yang akan mengatur tentang manajemen ASN baik itu untuk aparatur yang memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun nantinya yang akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam rapat kerja kali ini, terdapat sejumlah kebijakan yang menjadi pembahasan utama seperti manajemen kepegawaian nasional, penyelesaian tenaga honorer, serta rencana revisi UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam paparannya, MenPANRB menjelaskan bahwa struktur ASN yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia saat ini, berdasarkan data KemenPANRB per Januari 2017, komposisi ASN di Indonesia masih didominasi oleh Jabatan Fungsional Guru yaitu sebanyak 37,43% , dan Jabatan Fungsional Umum Administrasi sebesar 37,69% dari total 4.475.997 aparatur sipil negara yang masih aktif bekerja baik di instansi pusat maupun daerah.

"Ini berarti ASN Indonesia masih sangat kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian spesifik tertentu. Untuk kebijakan ke depan, tentu kita harus meningkatkan kapasitas ASN yang sudah ada ini untuk memiliki kualitas dan kualifikasi yang menunjang tata kelola pemerintah akuntabel di Indonesia," ujar Menteri Asman.

Menurut MenPANRB, untuk meningkatkan kapasitas ASN maka diperlukan pendidikan pelatihan berkesinambungan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi masing-masing. "Seluruh ASN harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam sesuai kompetensi setiap tahunnya untuk menjaga kualitas kinerjanya," jelas Menteri Asman. MenPANRB menjelaskan, kedepan pendidikan yang diterima oleh para ASN terutama yang telah berada dalam posisi jabatan tinggi tidak hanya lagi diberikan oleh widyaiswara, namun juga harus diberikan oleh para CEO (Chief Executive Officer) lembaga privat swasta agar dapat meningkatkan wawasan ASN secara global serta untuk meningkatkan standar profesionalisme ASN secara signifikan.

Dalam kesempatan tersebut MenPANRB juga mengingatkan kembali bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam penyelesaian tenaga honorer. Hingga saat ini, pengangkatan PNS masih didominasi ASN yang berasal dari tenaga honorer. Dari total 1,8 juta ASN yang diangkat sebagai PNS selama kurun waktu 2005-2009, 58.8% berasal dari tenaga honorer, sedangkan 42.2% merupakan pelamar umum yang terseleksi sesuai kebutuhan organisasi instansi masing-masing. "Tentu pengangkatan PNS yang berasal dari honorer ini tidak sama dengan pelamar umum, karena pada umumnya tenaga honorer tidak terseleksi melalui pengujian kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk mengisi jabatan yang ada. Tentunya menjadi bukti komitmen pemerintah dalam penyelesaian tenaga honorer yang ada," ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Menteri Asman menjelaskan bahwa tren belanja gaji pegawai terus mengalami peningkatan dari Rp 351 T ditahun 2010 menjadi Rp 732 T ditahun 2016. Untuk mengatasi belanja pegawai yang telah mengalami peningkatan tiap tahunnya, MenPANRB terus menginisiasi pola baru yaitu dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik(SPBE) atau lebih dikenal dengan e-government agar terjadi efisiensi dalam pengelolaan anggaran, sehingga dalam tata kelola pemerintah Indonesia akuntabilitasnya terjamin dan berorientasi hasil.

Menteri PANRB juga menjelaskan bahwa saat ini belanja pensiun PNS/TNI/Polri  pada tahun 2016 telah mencapai Rp 108,58 T . Kenaikan ini cukup signifikan mengingat pada tahun 2010 pemerintah menghabiskan 50,3 T untuk belanja pensiun.  Untuk melakukan penghematan kedepannya , MenPANRB menyatakan bahwa Pemerintah perlu mengkaji skema pensiun dengan sistem yang lebih memberikan manfaat bagi para pensiunan PNS/TNI/Polri seperti program pemberdayaan usaha para pensiunan.

Rapat kerja ini dipimpin oleh Zainudin Amali dan turut dihadiri oleh SesmenPANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, Dirjen OTDA Kemendagri Sony Sumarsono, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, serta Ketua KASN Sofian Effendi. (arl/Humas MenPANRB)

KARPEG, KARIS DAN KARSU YANG SUDAH SELESAI USULAN BULAN SEPTEMBER 2016

 

NO	NAMA	NIP	USUL	UNIT KERJA
1	2	3	5	6
1	NOR'AINAH, SE	19771206 201406 2 004	BB 08010056	DISNAKERTRANSPAR
2	ISMA WARTINA	19761112 201406 2 001	BB 08010037	DISNAKERTRANSPAR
3	SRI MULYANI	19810904 201406 2 003	BB 08010038	DISNAKERTRANSPAR
4	KURIYATI	19660918 201406 2 002	BB 08010039	SDN 2 SEMBULUH 1
5	ROSI URI KUSWARI	19700819 201406 2 001	BB 08010040	SMPN 1 HANAU
6	LIS HARYANTI	19780618 201406 2 002	BB 08010041	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7	SATRIANA	19850806 201406 2 002	BB 08010042	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	NORKUMALA SARI, A.Ma	19870926 201001 2 001	BB 08010043	TK. PELANGI BANGSA
9	HAIRA ABDAH, S.HI	19830201 201001 2 006	BB 08010044	BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN SETDA
10	HETTI HARYANI	19830223 201406 2 003	BB 08010045	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
11	ROSMAWATI	19810305 201406 2 002	BB 08010027	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
12	FATMAH ASIALI BAU	19710409 201406 2 001	BB 08010028	SDN 4 SEMBULUH 1
13	SANTI	19840620 201406 2 003	BB 08010029	SDN-1 BANGKAL KEC DANAU SEMBULUH
14	SUHARLINA	19730412 201406 2 005	BB 08010030	SDN-1 BANGKAL KEC DANAU SEMBULUH
15	SAHMINUN	19730430 201406 2 002	BB 08010031	SDN-1 BANGKAL KEC DANAU SEMBULUH
16	ERDAWATI	19850825 201406 2 002	BB 08010032	TK PEMBINA HANAU
17	SENIWATI	19641111 201406  2 001	BB 08010033	SDN-1 BANGKAL KEC DANAU SEMBULUH
18	dr. JEMIE	19830526 201101 2 015	BB 08010034	RSUD HANAU
19	AISYAH	19860413 201406 2 004	BB 08010035	INSPEKTORAT
20	MIRAWATI	19840630 200701 2 002	BB 08010036	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
21	SINTA DANNY MARTHALINA	19830102 201406 2 006	BB 08010046	SEKRETARIAT DAERAH
22	DEWI PUSPITA SARI	19830701 201406 2 005	BB 08010047	SEKRETARIAT DAERAH
23	HERLIN PERTIWI, S.KM	19831222 201001 2 005	BB 08010048	DINAS KESEHATAN
24	ERNA OKTAVIANI, A.M.Keb	19901010 201402 2 007	BB 08010049	DINAS KESEHATAN
25	RIKA FITRIANI, A.Md /	197909222006042000	BB 08010050	RSUD KUALA PEMBUANG
26	AIDAH	19740610 201406 2 001	BB 08010051	SDN 1 TELAGA PULANG KEC. DANAU SEMBULUH
27	MUSTIKA	19820427 201406 2 005	BB 08010052	RSUD HANAU
28	JUNDAH /	197704202006042000	BB 0801053	PUSKESMAS TUMBANG MANJUL
29	TINDOH, S.Pd.SD	19670402 200103 2 002	BA 08010054	SDN 3 PEMATANG PANJANG
30	NOOR HALIMAH, S.Pd	19891119 201402 2 003	BA 08010056	SDN-1 SAHABU
31	AHMAD MAWARDI, A.Md.Kep	19870727 201001  1 001	AB 08009794	DINAS KESEHATAN
32	MUHAMAD SAHRAWI	19661012 201406 1 001	AB 08009795	SMPN 1 KUALA PEMBUANG
33	MUSLIH	19760410 201406 1 003	AB 08009796	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
34	MUJIANTO	19750808 201406 1 001	AB 08009797	UPTD PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
35	JOKO PURWANTO	19840911 200701 1 005	AB 08009798	BAGIAN UMUM SETDA (PEMADAM KEBAKARAN )
36	MUHAMMAD ALPIUDIN	19690113 201212 1 002	AB 08009799	BAGIAN UMUM SETDA
37	EROLSYAH, SH	19791003 200501 1 008	AB 08009800	BAGIAN HUKUM SETDA
38	DARDI	19850320 201406 1 003	AB 08009801	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
39	WAWAN ABRIYANTO	19830323 201406 1 001	AB 08009809	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
40	SUBHANNUR	19830315 201406 1 003	AB 08009802	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
41	WARSITO	19790815 201406 1 003	AB 08009803	SMAN 2 KUALA PEMBUANG KEC. SERUYAN HILIR TIMUR
42	ARPIANSYAH	19781006 201406 1 002	AB 08009804	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
43	FATHUR RAKHMAN	19710214 201406 1 002	AB 08009805	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PENYULUHAN KAB. SERUYAN
44	MUHAMMAD HAIRANI	19730215 2006041 008	AB 08009806	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
45	NOKI KRISTI NOBELA	19831227 200701 1 002	AB 08009807	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
46	RICARDA SINURAT	19801028 201406 1 001	AB 08009808	SDN -1 TANJUNG HANAU
47	BAKTI HARJO	19850714 201402 1 001	AB 08009793	SDN- TUMBANG DARAP
48	DEHARMAN	19640903 201406 1 001	AB 08009792	DISPORA
49	HARTOYO	19831124 201406 1 001	AB 08009784	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
50	RUJIHAM	19620825 198309 1 003	AB 08009785	DISPORA
51	HERY SUWARNA	19811211 201406 1 001	AB 08009786	SDN 2 ASAM BARU
52	MUHADI	19790617 201406 1 001	AB 08009787	UPTD PUSKESMAS KUALA PEMBUANG I KEC. SERUYAN HILIR
53	SIMBAR	19691218 200701 1 018	AB 080009788	KANTOR CAMAT SULING TAMBUN
54	MACHFUDZ SAID	19620512 201406 1 001	AB 080009789	SMKN 1 SERUYAN HILIR
55	NANANG KOSIM	19780901 201406 1 002	AB 08009790	KEC. DANAU SEMBULUH
56	ANDI HIDAYAT	19800525 201406 1 002	AB 08009791	DINAS KESEHATAN
57	NOR'AINAH, SE	19771206 201406 2 004	B 08009353	DISNAKERTRANSPAR
58	ISMA WARTINA	19761112 201406 2 001	B 08009352	DISNAKERTRANSPAR
59	SRI MULYANI	19810904 201406 2 003	B 08009351	DISNAKERTRANSPAR
60	KURIYATI	19660918 201406 2 002	B 08009350	SDN 2 SEMBULUH 1
61	MAULIDINA SARI	19821220 201406 2 003	B 08009349	SMPN 1 HANAU
62	ROSI URI KUSWARI	19700819 201406 2 001	B 08009348	SMPN 1 HANAU
63	MUSLIH	19760410 201406 1 003	B 08009347	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
64	MUJIANTO	19750808 201406 1 001	B 08009346	UPTD PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
65	LIS HARYANTI	19780618 201406 2 002	B 08009345	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
66	HERY SUWARNA	19811211 201406 1 001	B 08009344	SDN 2 ASAM BARU
67	SATRIANA	19850806 201406 2 002	B 08009363	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
68	HELTI FRANSISKA	19801205 201406 2 002	B 08009362	DINAS PERTANIAN DAN PETRENAKAN
69	HETTI HARYANI	19830223 201406 2 003	B 08009361	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
70	DARDI	19850320 201406 1 003	B 08009360	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
71	WAWAN ABRIYANTO	19830323 201406 1 001	B 08009359	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
72	ROSMAWATI	19810305 201406 2 002	B 08009358	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
73	WARSITO	19790815 201406 1 003	B 08009357	SMAN 2 KUALA PEMBUANG KEC. SERUYAN HILIR TIMUR
74	SANTI	19840620 201406 2 003	B 08009356	SDN-1 BANGKAL KEC DANAU SEMBULUH
75	SUHARLINA	19730412 201406 2 005	B 08009355	SDN-1 BANGKAL KEC DANAU SEMBULUH
76	SAHMINUN	19730430 201406 2 002	B 08009354	SDN-1 BANGKAL KEC DANAU SEMBULUH
77	ARPIANSYAH	19781006 201406 1 002	B 08009369	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
78	SENIWATI	19641111 201406  2 001	B 08009368	SDN-1 BANGKAL KEC DANAU SEMBULUH
79	FATHUR RAKHMAN	19710214 201406 1 002	B 08009370	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PENYULUHAN KAB. SERUYAN
80	MUHADI	19790617 201406 1 001	B 08009367	UPTD PUSKESMAS KUALA PEMBUANG I KEC. SERUYAN HILIR
81	ANDI HIDAYAT	19800525 201406 1 002	B 08009366	UPTD PUSKESMAS RANTAU PULUT II KEC. SERUYAN TENGAH
82	AISYAH	19860413 201406 2 004	B 08009365	INSPEKTORAT
83	RICARDA SINURAT	19801028 201406 1 001	B 08009364	SDN -1 TANJUNG HANAU
84	DEHARMAN	19640903 201406 1 001	B 08009340	DISPORA
85	HARTATI	19720420 201406 2 001	B 08009339	SDN -1 TANJUNG RANGAS
86	RERY MUTIAWATI	19850722 201406 2 002	B 08009338	SEKRETARIAT DAERAH
87	SINTA DANNY MARTHALINA	19830102 201406 2 006	B 08009337	SEKRETARIAT DAERAH
88	DEWI PUSPITA SARI	19830701 201406 2 005	B 08009336	SEKRETARIAT DAERAH
89	MUSTIKA	19820427 201406 2 005	B 08009343	RSUD HANAU
90	SUBHANNUR	19830315 201406 1 003	B 08009342	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
91	MACHFUDZ SAID	19620512 201406 1 001	B 08009341	SMKN 1 SERUYAN HILIR
92	NUR KHOLIPAH, S.Pd	19720508 201406 2 002	AKTA CERAI DARI PIHAK SUAMI TIDAK TERLAMPIR	SMPN SATAP 2 SERUYAN TENGAH
93	GESNI SENDITA, S.Pd	19860805 201001 12 005	KARSU SUDAH PERNAH TERBIT NO. BA 00000139	SDN 1 DERANGGA KEC. HANAU
94	MUHAMMAD AHYAR	19730613 200903 1 006	SK CPNS TIDAK TERLAMPIR, FC AKTA NIKAH TDK LENGKAP LEGLISIR	DESA JAHITANKEC.SERUYAN HILIR
95	RUSWANTO	19661028 199703 1 003	KARIS SUDAH PERNAH TERBIT NO. AB 08000854	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
96	ZAKIYAH	19740614 201406 2 002	SPMT PNS TIDAK TERLAMPIR (LEGALISIR)	SDN 3 PEMBUANG HULU II KEC. HANAU
97	MUHAMAD SAHRAWI	19661012 201406 1 001	SPMT PNS TIDAK TERLAMPIR (LEGALISIR)	SMPN 1 KUALA PEMBUANG
98	MUHAMMAD AHYAR	19730613 200903 1 006	SK CPNS TIDAK TERLAMPIR (LEGALISIR), SPMT CPNS TIDAK TERLAMPIR (LEGALISIR)	DESA JAHITANKEC.SERUYAN HILIR
99	DWI ASTUTI	19831011 201406 2 002	SPMT CPNS TIDAK TERLAMPIR (LEGALISIR)	SEKRETARIAT DAERAH
100	MAKRUF NGUDIARTO	19860303 201406 1 003	SPMT CPNS TIDAK TERLAMPIR (LEGALISIR)	SEKRETARIAT DAERAH
101	HARTOYO	19831124 201406 1 001	SPMT CPNS TIDAK TERLAMPIR (LEGALISIR)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
102	NANANG KOSIM	19780901 201406 1 002	SPMT CPNS TIDAK TERLAMPIR (LEGALISIR)	KEC. DANAU SEMBULUH
103	AIDAH	19740610 201406 2 001	SPMT PNS TIDAK TERLAMPIR (LEGALISIR)	SDN 1 TELAGA PULANG KEC. DANAU SEMBULUH

 

Keterangan :

·         Karpeg, Karis dan Karsu yang telah selesai dapat diambil di kantor BKD Kab. Seruyan Bidang Informasi dan Pengolahan Data Kepegawaian dan bisa diwakili oleh orang yang dipercaya;

·         Daftar yang bertulisan berwarna merah adalah berkas yang tidak lengkap, diharapkan kepada nama-nama yang BTL tersebut di atas agar segera melengkapi kekurang berkas tersebut.